Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Sorong menggandeng KPK Korwil VIII dan Bank Papua mengadakan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam rangka Peningkatan Penerimaan pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong
Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil VIII KPK, Adliansyah Malik Nasution menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bukan hanya sosialisasi, melainkan intervensi pencegahan, yang merupakan salah satu program KPK, dalam upaya melakukan pencegahan penyimpangan dalam perpajakan dan pencegahan korupsi serta tercipta transparansi anggaran daerah di seluruh Indonesia.
KPK mendorong kepada Pemerintah Daerah agar proses penerimaan dan penyetoran pajak wajib menggunakan sistem online dan tidak boleh manual. Oleh karena itu, KPK bekerja sama dengan Pemda dan Bank Papua untuk membuat sistem perekaman transaksi secara online sehingga semua data transaksi lebih transparan dan pemerintah daerah dapat mengetahui berapa besar penerimaan dari sektor pajak yang didapat. Selain itu, pelaku usaha juga bisa tahu seberapa besar kewajiban pajak yang harus disetorkan.
Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau menyambut baik diterapkannya sistem online pajak dan berharap sistem tersebut dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong karena selama ini, penerimaan PAD di kota sorong setiap tahunnya hanya naik sekitar 10% sampai 20%, hal ini tidak sebanding dengan pemasukan yang diterima oleh para pelaku usaha.
Dalam kesempatan itu Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung program Dinas Pendapatan Daerah serta untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Sorong, maka Bank Papua melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat baik Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mendukung optimalisasi penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pajak secara online guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Salah satu konsep pengembangan daerah di seluruh Tanah Papua yang telah disusun oleh Bank Papua yaitu Smart Regional Bank Papua berbasis teknologi digital atau informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan daerah sehingga terlibat lebih efektif dan aktif dengan warganya.
Alat monitoring pajak yang digunakan oleh Bank Papua adalah Transaction Monitoring Device (TMD)-Hotel dan merupakan alat yang berfungsi untuk merekam data transaksi dari system pembayaran point of sales (POS) baik berupa mesin kasir maupun server wajib pungut (WP) berbasis database dan telah dipasang di Provinsi Papua Barat yaitu Pemerintah Kota Sorong: 52 alat, Pemerintah Kabupaten Sorong: 10 alat, Pemerintah Kabupaten Manokwari: 51 alat, Pemerintah Kabupaten Kaimana: 10 alat, Pemerintah Kabupaten FakFak: 10 alat, Pemerintah Kabupaten Raja ampat : 15 alat.
