Perppu Akses Keuangan Tak Ganggu Kinerja Bank

Jakarta - Kalangan bankir merespons positif berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu yang diterbitkan untuk menyongsong era pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of information/AeoI) itu dipastikan tidak akan mengganggu kinerja dan fundamental perbankan di Tanah Air.

Para nasabah akan tetap menyimpan dana di bank dan memanfaatkan jasa serta produk perbankan, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat sudah lebih baik. Di sisi lain, perbankan akan lebih menjunjung nilai-nilai disiplin pasar (market discipline) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Alhasil, industri perbankan nasional bakal lebih sehat, kredibel, dan memiliki resiliensi dalam menghadapi berbagai kondisi dan risiko.

Hanya saja, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan membuka peluang moral hazard, Perppu tentang Akses Informasi Keuangan harus segera dibuatkan produk hukum turunan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juknis)-nya. Perppu ini juga harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, baik oleh regulator maupun oleh para pelaku industri.

Hal itu terungkap dalam wawancara Investor Daily dengan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Suprajarto, Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Herwidayatmo, Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja, dan Presiden Direktur PT Bank Mayapada International Tbk Hariyono Tjahjarijadi. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Rabu (17/5).

Hal senada dikemukakan Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Iman Nugroho Soeko, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hafas, Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto, serta Direktur Syariah Banking Unit Usaha Syariah PT CIMB Niaga Tbk Pandji P Djajanegara.

Presiden Jokowi telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan yang berlaku mulai 8 Mei 2017 ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

Dengan berlakunya perppu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berwenang membuka data rekening nasabah perbankan dan mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lain, tanpa seizin pihak-pihak terkait.

Pihak-pihak yang berwenang membuka akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Sebaliknya, pihak-pihak yang tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar, atau tidak memberikan informasi atau bukti dan keterangan dapat dipidana kurungan paling lama setahun atau denda maksimal Rp 1 miliar. 

Isu Perppu Akses Informasi Keuangan mendapat respons beragam di lantai bursa. Sejumlah saham perbankan dengan kapitalisasi (market cap) besar, kemarin, melemah, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI). Sedangkan saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menguat.

Saham BBRI yang dibuka di level Rp 14.150 ditutup turun ke posisi Rp 14.100, BBCA dari Rp 17.400 ke Rp 16.950, dan BBNI dari Rp 6.550 ke Rp 6.500. Adapun saham BMRI yang dibuka di posisi Rp 11.975, ditutup naik ke level Rp 12.000. Begitu pula BBTN, naik ke posisi Rp 2.430 dari Rp 2.360.

Bersamaan dengan itu, saham sektoral keuangan kemarin terkoreksi turun 0,70 persen, namun selama tahun berjalan (year to date/ytd) masih tumbuh 10,12 persen dan meempati peringkat ke-2 sektor dengan penguatan paling tinggi setelah sektor industri dasar dan kimia yang tumbuh 14,07 persen.

Dana-dana Ilegal
Menurut Presiden Jokowi, perppu tersebut diterbitkan dengan pertimbangan Indonesia membutuhkan pendanaan untuk pembangunan nasional secara merata dan berkeadilan. Sumber pendanaan paling besar adalah dari pajak yang selama ini terhambat akses untuk memperoleh informasi yang lebih luas, terutama rekening perbankan.

"Keterbatasan akses membuat perluasan basis pajak menjadi terhambat. Begitu pun dalam pengujian kepatuhan wajib pajak (WP), sehingga rasio pajak kita sangat rendah,” ujar Jokowi.

Di sisi lain, kata presiden, Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Untuk itu, Indonesia harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat UU mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

“Bila tidak, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment) yang akan mengakibatkan kerugian signifikan bagi Indonesia,” ujar Jokowi.

Kerugian tersebut, menurut Jokowi, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20 dan anjloknya kepercayaan investor. “Stabilitas ekonomi nasional juga berpotensi terganggu. Selain itu, Indonesia dapat dijadikan sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal,” tegasnya.

Tidak Terganggu
Direktur Utama BRI Suprajarto mengatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dia mengaku tengah mempelajari dan menunggu detail juklak-juknis perppu tersebut. “Yang pasti transaksi di bank kami tidak akan terganggu. Perppu ini kan merupakan konsekuensi keikutsertaan Indonesia di AeoI. Apabila peraturan ini tidak diterapkan, kepercayaan investor akan turun,” katanya.

Hal senada dikatakan Presiden Direktur Bank Panin Herwidayatmo. “Kami akan mengikuti arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri perbankan,” ujarnya.

Herwid menambahkan, perppu tersebut berlaku bagi semua bank di Indonesia, sehingga tidak akan mengganggu penghimpunan dana atau memengaruhi persaingan dalam menghimpun dana. Dia juga optimistis nasabah tidak akan takut menyimpan uang di bank karena adanya sosialisasi oleh perseroan dan media massa.

“Dampak di masyarakat mungkin ada, tapi sesaat saja karena media atau produk investasi yang lain pun tidak lepas dari ketentuan ini. Demikian pula investasi melalui lembaga nonbank,” paparnya.

Menurut Herwid, DPR sebaiknya segera menetapkan perppu tersebut bisa ditingkatkan menjadi UU atau tidak. “Tetapi sejauh ini perppu tersebut sudah sah dan memenuhi syarat bagi Indonesia untuk mengikuti AEoI, kecuali dibatalkan DPR atau Mahkamah Konstitusi (MK),” tuturnya.

Sekretaris Perusahaan BNI Ryan Kiryanto menyatakan BNI siap menjalankan regulasi tersebut sebagai wujud kepatuhan perseroan terhadap setiap ketentuan yang berlaku. Perppu Akses Informasi Keuangan mesti disosialisasikan kepada seluruh pelaku industri perbankan, disertai upaya intensif perbankan untuk meneruskannya kepada nasabah.

“Perlu disosialisasikan soal kerahasiaan data nasabah. Apalagi ketentuan ini tetap memberikan ruang bagi kerahasiaan bank untuk melindungi kepentingan nasabah,” ucapnya.

Ryan juga tidak khawatir nasabah perbankan berkurang dengan adanya aturan tersebut. Masyarakat akan tetap menyimpan dana di bank, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat, terutama di sektor perbankan, sudah semakin baik.

Sisi positif beleid tersebut, menurut dia, adalah semua pihak wajib menjunjung tinggi nilai-nilai market discipline, seperti transparansi, akuntabilitas, good governance, dan responsibilitas. Market discipline adalah mekanisme di mana pasar keuangan menyediakan informasi yang dapat digunakan pelaku pasar untuk memonitor dan mendisiplinkan risk-taking behaviour bank agar konsisten, terutama dengan kecukupan modalnya.

“Ujung-ujungnya industri perbankan akan semakin sehat dan punya daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi dan risiko,” tandas dia.

Perppu ini pun, kata Ryan Kiryanto, tidak memicu moral hazard karena sudah dilakukan di berbagai negara dan terbukti berhasil. Bahkan, perppu tersebut bisa menjaring dana repatriasi. “Dalam jangka menengah dan panjang, perppu ini akan cukup efektif menjaring pulangnya dana-dana di luar negeri,” ujarnya.

Direktur Syariah Banking Unit Usaha Syariah CIMB Niaga Pandji P Djajanegara juga menyambut perppu terkait AEoI. “Tetapi semangatnya harus mencakup konvensional dan syariah. Akan aneh jika bank konvensional harus transparan, tetapi bank syariah tidak. Jadi kami akan dukung,” tegas Pandji.

Registrasi di Indonesia
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas menjelaskan pihaknya mendukung Perppu Akses Informasi Keuangan. Aturan ini bisa berdampak positif terhadap dana-dana yang masih diparkir di bank luar negeri. “Berarti nanti bisa diperoleh informasinya dan selanjutnya bisa diupayakan registrasi ke Indonesia," tuturnya.

Perppu itu juga tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas transaksi perbankan."Menurut hemat kami tidak berdampak, semuanya akan berjalan normal," ucapnya.

Menurut Presdir Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja, perppu tersebut seharusnya sudah diantisipasi sejak tahun lalu, ketika program amnesti pajak (tax amnesty) mulai digulirkan.

Ke depan, menurut dia, era transparansi dan keterbukaan sudah menjadi norma baru, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. "Jadi, harusnya dampak ke perbankan tidak akan signifikan," ujarnya.

Dia mengakui akan terjadi kegamangan sesaat bagi pihak-pihak yang belum transparan. "Tetapi harusnya bisa dilihat dampak positifnya karena Indonesia akan memjadi lebih baik. Dengan adanya era keterbukaan ini, tidak banyak lagi manfaatnya menaruh dana di negara lain," paparnya.

Direktur BTN Iman Nugroho Soeko menjelaskan, kebijakan tersebut bersifat netral karena berlaku di hampir seluruh negara. "Untuk nasabah rasanya tidak akan mengalami shock," katanya.

Presdir Bank Mayapada Hariyono Tjahjarijadi mengemukakan, perppu tersebut bukan merupakan cerita baru karena sudah sejak tahun lalu didengungkan. Apalagi pemerintah baru saja mengimplementasikan amnesti pajak.

"Era keterbukaan pasti terjadi. Kalau tidak ikut, Indonesia akan dikeluarkan dari kategori negara yang terbuka di sektor keuangan. Akibatnya tidak ada yang mau berinvestasi di Indonesia, padahal negara sedang membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur," ujarnya.

Hariyono mengungkapkan, pembukaan data nasabah bagi industri perbankan bukan hal baru. Soalnya, perbankan sebelumnya juga diharuskan membuka data nasabah, hanya saja atas seizin menteri keuangan (menkeu). "Perbedaannya sekarang bisa lebih cepat lagi data nasabahnya dibuka," tuturnya.

Lagi pula, menurut dia, kendati ada ketakutan akan dibuka datanya, nasabah tidak bisa memindahkan uangnya secara instan. Itu karena negara lain juga menganut asas keterbukaan. "Umumnya nasabah paham soal ini," tegasnya.

Meski demikian, Hariyono masih melihat sisi kekurangannya. Dia mengungkapkan, bagi pelaku jasa keuangan yang tidak memberikan data nasabah diancam sanksi. Namun pejabat yang menyalahgunakan data nasabah belum ada sanksinya,” katanya.

DPR Mendukung
Secara terpisah, anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyambut baik Perpu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Alasannya, pemberian kewenangan kepada Ditjen Pajak untuk mengakses rekening nasabah di bank akan menopang upaya pemerintah dalam menggejot pendapatan pajak dengan mengejar wajib pajak (WP) nakal.

“Pajak merupakan tulang punggung APBN untuk pembangunan nasional. Jadi, perpu tersebut bagus, saya mendukung. Kewenangan Ditjen Pajak secara lebih luas untuk mengakses rekening nasabah di bank bertujuan baik, salah satunya untuk mendongkrak pendapatan pajak,” ujarnya.

Misbakhun mengakui rencana yang sudah lama diwacanakan itu sempat membuat khawatir nasabah perbankan di Tanah Air. Namun, ia yakin nasabah bank akan mengerti jika nomor rekeningnya diakses dengan tujuan klarifikasi perpajakan.

“Karena itu, pengaksesan nomor rekening pun harus dilakukan Ditjen Pajak secara hati-hati dan jika hanya diperlukan saja. Data dari nasabah pun harus dijaga oleh Ditjen Pajak dengan baik dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Dia menambahkan , Perppu 1/2017 sudah sangat mendesak untuk diterbitkan. Selain untuk kepentingan perpajakan pasca-program tax amnesty, pemerintah juga perlu menerbitkannya sebagai bagian dari AEoI.

Misbakhun menjelaskan masa berlakunya perppu terbatas. Karena itu, pemerintah disarankan segera mengajukannya kepada DPR agar segera bisa disahkan menjadi UU yang lebih permanen.

“Kalau saya ditanya, apakah DPR akan menerima pengajuan perppu tersebut menjadi UU, saya tidak bisa menjawab secara kelembagaan. Tetapi, saya sebagai anggota Fraksi Partai Golkar yang merupakan bagian dari legislatif yang mendukung pemerintah, tentu Partai Golkar akan mendukungnya untuk dijadikan UU,” tegasnya.

Misbakhun juga setuju bahwa program tax amnesty yang telah berakhir perlu diikuti reformasi sistem perpajakan agar momentumnya tidak hilang. Untuk itu, pemerintah dan DPR perlu mempercepat revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan urgensi penerbitan Perppu 1/2017 sangat tinggi dan sangat diperlukan pemerintah. Perppu menjadi pilihan dengan pertimbangan penerbitan UU baru bisa membutuhkan waktu 1-1,5 tahun.

“Jadi, urgensinya sangat tinggi karena persiapan mengikuti AEoI bersama G-20,” ujarnya.

Dia juga menduga, penerbitan perppu tersebut sebagai persiapan pengajuan APBNP 2017 yang kemungkinan akan mengubah alokasi penerimaan pajak. Sebab, perppu tersebut diarahkan agar Ditjen Pajak bisa memperbaiki database perpajakan dan dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan pajak nasional.

Selain itu, menurut dia, perppu diterbitkan sekarang agar pemerintah bisa mengajukannya kepada DPR pada masa sidang DPR selanjutnya, yakni pada Agustus 2017 untuk disahkan menjadi UU.

“Soal, apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2017 akan disahkan menjadi UU oleh DPR itu tergantung dan ditentukan pada tiga faktor, yakni faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis,” ujarnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com